Hakim/Panitera memiliki hubungan darah atau semenda hingga derajat ketiga dengan Terdakwa, Saksi, Oditur Militer, atau Penasihat Hukum.

Aparatur memiliki kepentingan ekonomi langsung atau tidak langsung terhadap objek sengketa TUN Militer atau rekanan penyedia pengadaan barang/jasa.

Hakim Militer pernah memeriksa perkara yang sama pada tingkat penyidikan atau saat menjabat sebagai Oditur Militer pada masa penugasan sebelumnya.

Menjabat posisi pengurus pada organisasi berbadan hukum atau yayasan yang sedang beracara atau memiliki sengketa hukum di pengadilan.

Menerima akomodasi, jamuan makan berlebihan, tiket perjalanan, atau bantuan logistik dari pihak yang perkaranya sedang disidangkan.

Terlibat dalam tim penilai kinerja, promosi jabatan, atau mutasi yang menyangkut kerabat dekat atau bawahan dengan hubungan afektif khusus.